Sabtu, 14 Oktober 2017

Lima Kebiasaan yang Bisa Memicu Perut Kembung

By    Oktober 14, 2017 // No comments
Jakarta (Lampost.co) -- Perut kembung dan sering buang angin tentu membuat kegiatan sehari-hari Anda menjadi tidak nyaman. Memiliki gas dalam tubuh adalah hal yang normal dan kebanyakan orang buang angin setiap harinya.
Ahli pencernaan Kyle Staller memperkirakan bahwa rata-rata sebagian besar orang buang angin 10-20 kali sehari. Namun, jika Anda mengalami buang angin lebih dari jumlah tersebut, Anda kemungkinan melakukan beberapa kebiasaan yang dapat memicu perut kembung tanpa Anda sadari seperti berikut.
1. Menelan terlalu banyak udara
Udara memang dibutuhkan tubuh, namun berbicara saat makan atau mengunyah permen karet terlalu lama dapat menyebabkan Anda menelan terlalu banyak udara. Saat berada di dalam perut, udara dapat keluar dengan dua cara yakni bersendawa atau kentut.

2. Makan sayuran yang memicu perut kembung
Kembang kol, brokoli dan kubis Brussel memang termasuk sayuran yang lezat. Tapi, sayuran ini juga dikenal dapat memicu perut kembung dan bergas.

3. Terlalu banyak susu
Seiring bertambahnya usia, orang cenderung kehilangan enzim yang membantu memecahnya dalam tubuh. Akibatnya tubuh tidak dapat mengatasinya dengan baik. Inilah mengapa terkadang Anda merasakan perut kembung setelah makan es krim.

4. Terlalu banyak karbohidrat
Sebagian besar karbohidrat memecah tubuh Anda sebagai gula dan bakteri di usus menyukai gula. Jika Anda memilik terlalu banyak gula, maka gula yang lebih banyak akan masuk ke usus besar Anda. Bakteri di usus besar akan bekerja lebih banyak dan limbahnya adalah gas.

5. Terlalu banyak pemanis
Makanan yang mengandung pemanis buatan seperti xylitol sorbitol tidak dimaksudkan untuk diserap untuk tubuh Anda. Setiap bentuk gula yang tidak diserap tubuh pada akhirnya akan menjadi makanan bagi bakteri di usus. Mereka akan mengeluarkan gas dari gula yang tidak bisa diserap.

Sumber : Lampost.co | SAI 100 FM | Sai 100 FM

Jumat, 22 September 2017

KPK Periksa Ketua Nonaktif PN Bengkulu

By    September 22, 2017 // No comments
Jakarta (Lampost.co) -- Ketua nonaktif Pengadilan Negeri Bengkulu Kaswanto dipanggil Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK). Kaswanto bakal diperiksa terkait suap penanganan perkara dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka SUR (Dewi Suryana)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat 22 September 2017.

Mahkamah Agung mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kaswanto sebagai Ketua PN Bengkulu. Kaswanto dianggap bertanggung jawab karena merupakan atasan langsung Hakim Suryana.

MA juga sebelumnya telah mengirimkan tim Badan Pengawas ke Bengkulu untuk memeriksa Ketua dan Panitera PN Bengkulu tersebut. Tim ingin memastikan sejauh mana keduanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajarannya.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Hakim PN Tipikor Bengkulu Dewi Suryana; Panitera Pengganti PN Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan; dan salah satu pihak swasta Syahdatul Islami. Hakim Suryana dan Panitera Pengganti Hendra Kurniawan telah membuat kesepakatan dengan Syahdatul Islami untuk memberikan vonis ringan terhadap tersangka kasus korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu, tahun 2013, dengan terdakwa Wilson.

Syahdatul diketahui sebagai salah satu keluarga Wilson yang mencoba melobi Suryana melalui Hendra. Mereka sepakat memberikan uang sebesar Rp125 juta asalkan vonis terhadap Wilson lebih ringan dari tuntutan.

Sebagai penerima, Suryana dan Hendra Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Sedangkan sebagai pemberi, Syahdatul Islami disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber : Lampost.co | SAI 100 FM | Sai 100 FM

Kamis, 21 September 2017

Akhir 2017, Gubernur Targetkan Jaringan Irigasi Mantap 90%

By    September 21, 2017 // No comments
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menargetkan jaringan irigasi se-Lampung akan mantap hingga 90% pada akhir 2017. Kini Pemprov terus berjibaku melobi pusat untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan.

Seperti diketahui, pemerintahan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo-Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mendapat warisan kondisi irigasi yang mantap 40% pada 2014. Akhirnya, dilakukan upaya anggaran pemeliharaan meningkat agar dapat mendukung swasembada beras.

Gayung bersambut, rehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan irigasi tersier pada 2016 membuat Lampung surplus air pertanian. Indeks pertanaman naik dari 1,5 menjadi 1,8. Kenaikan itu membuat Lampung akhirnya mampu memenuhi target produksi padi 2017 dari Kementerian Pertanian RI yakni 4,4 juta ton gabah kering giling (GKG).

"Hasil rehabilitasi besar-besaran itu membuat kondisi jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat dan Lampung naik dari mantap 40% menjadi mantap 80% dan kita targetkan di akhir 2017 menjadi mantap 90%, sehingga lebih banyak lahan sawah yang bisa ditanami. Kondisi mantap 90% adalah yang terbaik karena tak mungkin 100%," kata Gubernur seperti tertuang dalam rilis diterima Lampost.co, Rabu (20/9/2017).

Daerah irigasi yang masuk pola tanam Provinsi Lampung terdiri dari sembilan yang menjadi kewenangan pusat dan 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung. Luas lahan yang mampu diairi mencapai 131.670 hektare. Namun, dengan sistem penggolongan, luas areal tanam bisa mencapai 241.562,75 hektare dengan indeks pertanaman 1,8.

Pencapaian kondisi mantap itu, ucap Gubernur Ridho, berkat lobi yang intensif ke pusat sehingga Lampung mendapat gelontoran dana fantastis pada 2016 yakni Rp163,8 miliar. Dana itu dipakai untuk memperbaiki 16 dari 19 daerah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung. Daerah jaringan itu tersebar di Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Barat. "Ini rehab besar-besaran yang pernah dilakukan Pemprov Lampung," ujar Ridho.

Pemprov Lampung bertanggung jawab mendistribusikan air ke 21.045 hektare lahan pertanian. Dari hasil perbaikan di 2016, Pemprov Lampung tinggal melanjutkan sisa perbaikan di daerah irigasi Semangko, Tanggamus; Kalipasir, Lampung Timur; Way Kandis, Lampung Selatan; serta Way Napal, Pesawaran. "Insya Allah, paling lambat akhir tahun semuanya selesai dan bisa mendukung target peningkatan produksi gabah 4,6 juta ton di 2018," kata Ridho.


Sumber : Lampost.co | SAI 100 FM | Sai 100 FM


Selasa, 19 September 2017

Rupiah Menguat ke Posisi Rp13.270/USD

By    September 19, 2017 // No comments
Jakarta (Lampost.co) -- Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.279 per USD. Sejauh ini, sentimen positif masih berdatangan dan memperkuat nilai tukar rupiah untuk berbaris di jalur hijau.

Mengutip Bloomberg, Rabu 20 September 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di Rp13.270 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.266 per USD hingga Rp13.279 per USD dengan year to date return di minus 1,44 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.065 per USD.

Sementara itu, Kepala Analis Indosurya Mandiri Sekuritas William Suryawijaya menyatakan, penantian suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) akan memengaruhi gerak indeks di sepanjang hari ini. "Meski begitu, transaksi hari ini bisa juga berada dalam ‎rentang konsolidasi wajar, sembari menantikan adanya gelombang capital inflow," kata William.

Sebagaimana diketahui, hari ini BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur bulanan untuk mengampil keputusan terkait besaran tingkat BI 7 Days Reverse Repo Rate yang saat ini berada di posisi 4,5 persen. Keputusan tersebut akan diumumkan BI pada rapat di hari kedua, Jumat 22 September 2017.

Masuknya aliran modal asing ke bursa saham domestik, kata William, ‎diharapkan mampu mendongkrak kenaikan IHSG untuk kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Hal itu mengingat kondisi fundamental perekonomian yang berada dalam keadaan stabil.

"Saat ini IHSG memiliki support terdekat yang akan berupaya dipertahankan pada level 5.813, sedangkan target resisten terdekat yang berusaha ditembus ada di posisi 5.927," terang William.

Sumber : Lampost.co | SAI 100 FM | Sai 100 FM

Rabu, 13 September 2017

Teken Surat Penundaan Kasus KTP-El, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

By    September 13, 2017 // No comments
Jakarta (Lampost.co) -- LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan merupakan buntut penekenan surat permintaan penundaan penyidikan kasus KTP-elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto ke KPK.

"Berhubung sudah diketahui surat tersebut ditandatangani oleh Fadli Zon, maka yang dilaporkan ke MKD adalah Fadli Zon," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Kamis 14 September 2017.
Pelaporan dilakukan pada Rabu 13 September. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Fadli ialah menyalahgunakan wewenang dan melakukan intervensi proses penegakan hukum.

"Perbuatan tersebut tidak patut dan merendahkan harkat martabat lembaga DPR," tegas dia.



Boyamin menolak dalih yang disampaikan Fadli bahwa dirinya hanya meneruskan aspirasi Setya Novanto ke KPK. Novanto disebut menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat biasa dan ditegaskan Fadli, tidak ada pendapat DPR dalam surat tersebut.

"Apa pun dalihnya Fadli Zon, tindakannya melanggar kode etik DPR," ucap dia.

Boyamin menegaskan, Fadli sebagai pimpinan DPR seharusnya menolak meneruskan surat tersebut ke KPK. Pimpinan DPR cukup menyarankan Setya Novanto mengirimkan surat secara pribadi.

"Pelaporan kepada MKD ini adalah sudah kesekian kali dan sebelumnya tidak mendapat respons yang baik. Namun kami tidak kapok untuk menunjukkan dan mengingatkan telah terjadi pelanggaran kode etik. Akumulasi pelaporan ini akan dijadikan dasar menempuh upaya hukum kepada pengadilan dan MK guna penguatan MKD," beber dia.

ICW: Tidak Ada OTT Recehan

By    September 13, 2017 // No comments
Jakarta (Lampost.co) -- Indonesian Corruption Watch (ICW) tak sepakat dengan pendapat Komisi III DPR yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) recehan. Sementara, kasus lain dibiarkan mangkrak tak ada perkembangan.
Menurut Peneliti ICW Tama S Langkun, tidak ada yang namanya OTT recehan. Sebab hampir sebagian besar OTT berhubungan dengan suap yang dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak mengukur besaran kerugian negara.
Target ott KPK, kata Tama, umumnya menyasar ke penyelenggara negara, misalnya penegak hukum. Dalam Pasal 11 UU Tipikor, KPK bisa mengejar penegak hukum yang melakukan suap meskipun nilainya kecil.

"Jadi mau duitnya kecil atau besar, tidak bisa dikatakan receh. Karena posisi dia sebagai penegak hukum, itu yang jadi sasaran KPK. Menurut Saya UU KPK memang ke sana kecuali pelakunya anggota atau penyelenggara biasa baru dia akan bicara soal kerugian negara," kata Tama, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu 13 September 2017.

Tama mengatakan dalam UU Tindak Pidana Korupsi ada 7 jenis perbuatan yang masing-masing diklasifikasi. Klasifikasi kerugian negara diatur sendiri dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan soal suap ada dalam unsur.

Dia mencontohkan dalam persidangan. Tama mengaku belum pernah melihat unsur kerugian masuk pembuktian dalam persidangan. Yang ada hanya siapa pemberi dan penerima suap, pemberian janji berupa uang atau barang hingga terakhir bicara niat jahat.

Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka suap bisa diproses. Tetapi jika memang hal itu belum ideal, DPR bisa mengusulkannya ke KPK. Misalnya, tidak hanya mempertimbangkan obyek atau subyek yang diproses, tapi juga mempertimbangkan nilai suapnya.

"Tetapi poinnya dalam konteks nilai besar atau kecil dari suap itu tidak mempertimbangkan nilainya, yang dikejar adalah objek dan potensi uang negara yang bisa diselamatkan," jelasnya.
This entry was posted in

Novel Baswedan Belum Bisa Kembali ke Tanah Air

By    September 13, 2017 // No comments
Jakarta (Lampost.co) -- Mata kanan penyidik KPK Novel Baswedan mulai membaik. Namun, penyidik senior KPK itu belum bisa kembali ke Indonesia karena masih harus menjalani perawatan dan operasi lanjutan untuk menyembuhkan total matanya yang terkena air keras.

"Pertumbuhan jaringan yang ditempel harus diamati, setelah itu baru lah akan dilakukan operasi tahap kedua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu 13 September 2017.
Febri mengatakan, pihaknya sangat berharap operasi lanjutan Novel berhasil. Novel diharapkan bisa segera kembali ke Indonesia.

"Kita berharap operasi tahap kedua berhasil, sehingga organ mata Novel bisa semakin pulih hari per hari," ujarnya.

Febri mengaku belum bisa memastikan kapan operasi Novel rampung. Dia hanya menjelaskan, sampai saat ini mata kanan Novel masih harus mendapat pemeriksaan rutin dari pihak dokter.

"Ada saran dokter pemeriksaan rutin. Kalau harus balik ke Indonesia kebutuhan pemeriksaan rutin tentu biaya akan besar dan ada resiko proses pengobatan mata," ucap Febri.

Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 usai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Mata Novel mengalami kerusakan sehingga harus menjalani perawatan di Singapura sejak 12 April 2017.

Pascaoperasi besar, dokter menutup mata Novel selama dua bulan untuk menjalani operasi lanjutan. Setelah itu masih butuh sekitar tiga minggu lagi untuk masa pemulihan.
Langganan: Postingan (Atom)